Sistem Satuan Kredit Semester (SKS)

SMA Negeri 1 Wonosobo merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas yang berada di kota Wonosobo, Jawa Tengah. SMA Negeri 1 Wonosobo merupakan salah satu sekolah unggulan dan juga sebagai sekolah model bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Wonosobo. Banyak lulusan dari Sekolah Menengah Atas ini yang diterima diberbagai Perguruan Tinggi terkemuka, seperti: Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Maret, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dll. Saat ini, SMA Negeri 1 Wonosobo memiliki siswa-siswi yang terpilih bisa lulus dalam 2 tahun.

SMA Negeri 1 Wonosobo didirikan pada tahun 1959 oleh panitia pendiri SMA, yang merasa perlu adanya sekolah lanjutan di kabupaten Wonosobo saat itu. Pada tanggal 30 Juli 1960, akhirnya SMA 1 mendapat surat keputusan (SK) pengesahan No. 330/SK/B.III tahun 1960. Akan tetapi dengan berdirinya SMA Negeri di tingkat kecamatan, SMA Negeri Wonosobo itu diubah menjadi SMA 1 Wonosobo melalui SK Mendikbud No. 007/D1993 tanggal 25 November 1995.

SMA negeri 1 Wonosobo dengan sederet kelebihannya telah mampu menjadi sekolah favorit untuk masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2013, SMA Negeri 1 Wonosobo melaksanakan kurikulum 2013 dengan layanan pembelajaran SKS. Penerapan sistem Satuan Kredit Semester atau yang biasa dikenal dengan SKS dilaksanakan dalam rangka pemberian layanan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan/kecepatan belajar peserta didik. Setiap peserta didik merupakan individu yang unik. Unik yang dimaksudkan di sini bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan dalam hal gaya belajar yang berbeda, kecepatan belajar yang berbeda dan tipe kepribadian yang berbeda. Semua faktor tersebut sangat besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran.

Layanan pembelajaran SKS ini masih berlangsung hingga saat ini dan menjadi salah satu program unggulan SMA Negeri 1 Wonosobo. Payung hukum penyelenggaraan sistem SKS adalah UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) point b, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, dan ayat (2) menegaskan bahwa beban belajar dapat dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester point f menyatakan bahwa peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.; serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Bakat, minat dan kecepatan belajar peserta didik yang berbeda harus difasilitasi oleh sekolah. Dalam konteks layanan utuh pendidikan dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) antara lain adalah konteks layanan utuh pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester. Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang dirancang untuk memberikan layanan pendidikan yang memungkinkan peserta didik dapat menyelesaikan keseluruhan beban belajar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajarnya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah pada Pasal 4 menyebutkan bahwa pembelajaran dengan SKS dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik yang berbeda kecepatan belajarnya. Untuk itu, harus ada diversifikasi layanan pembelajaran dalam penyelenggaraan SKS.

Layanan utuh pembelajaran mengacu kepada konsep pembelajaran tuntas (mastery learning), yaitu strategi pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan secara individual yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh Kompetensi Inti (KI) maupun Kompetesi Dasar (KD) mata pelajaran. Pembelajaran yang demikian memberi kesempatan dan kualitas pengajaran yang berbeda kepada peserta didik. Selanjutnya, pasal 2 pada Permendikbud tersebut, mengamanatkan bahwa SKS diselenggarakan dengan prinsip (a) fleksibel; dalam arti penyelenggaraan SKS dengan fleksibilitas pilhan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri; (b) keunggulan; dalam arti penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar; (c) maju berkelanjutan yang mengandung makna penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain;dan (d) keadilan, yang mengandung makna penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perseorangan.

Prinsip-prinsip ini memperjelas dan mempertegas bahwa SKS bukan program percepatan sebagaimana dimaksudkan pada program akselerasi yang telah dicabut ijin penyelenggaraannya. SKS lebih mengedepankan layanan utuh pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar yang unik. Oleh karena itu, strategi belajar, kesempatan mencapai tingkat kemampuan optimal, kesempatan mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebih lanjut serta prestasi belajar yang dicapai benar-benar ditentukan oleh peserta didik itu sendiri dan bukan ditentukan oleh pihak di luar diri peserta didik termasuk oleh pihak sekolah.

Melalui sistem SKS, setiap peserta didik dapat menyelesaikan seluruh beban belajar pada rentang waktu antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun. Tidak ada istilah peserta didik tinggal kelas, yang ada peserta didik mengulang kembali Kompetensi Dasar yang belum memenuhi KBM (Ketuntasan Belajar Minimal). Peserta didik dapat memilih menyelesaikan program belajar kurang dari 3 tahun apabila memiliki prestasi belajar sangat baik pada jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau pada semester sebelumnya atau tetap memilih 3 (tiga) tahun dengan memanfaatkan waktunya dalam pengayaan. Sstrategi yang diterapkan menjadi lebih dinamis, selain mempertimbangkan kecepatan belajar juga mempertimbangkan masa belajar agar peserta didik dapat menuntaskan keseluruhan unit pembelajaran utuh 6 (enam) semester.

Dokumen terkait penyelenggaraan sistem SKS:

  • SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penetapan Sekolah Penyelenggara
  • Paparan Implementasi SKS oleh Ketua Tim SKS Direktorat SMA
  • https://youtu.be/Iuo7SyLOYwA
  • https://youtu.be/CVXnwZhyVxI
  • Struktur Organisasi Pengelola SKS SMA Negeri 1 Wonosobo